Demokrasi :Antara Teori dan Pelaksanaannya di Indonesia

A.     Pengantar : Arti, Makna, dan Manfaat Denokrasi

     Pada saat ini banyak dibahas tentang pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan Presiden (Pilpres), dimana rakyat dapat menyampaikan aspirasi atau suaranya secara langsung dalam memilih pimpinan daerah, yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, dan Presiden. Fenomena, dimana rakyat memilih langsung pimpinan pemerintahan ini dikenal dengan istilah ‘Demokrasi’.

      Demokrasi berasal dari kata Yunani , demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Manfaat Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis dimana kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan  manfaat bagi   perkembangan bangsa, negara, masyarakat. Manfaat demokrasi adalah sebagai berikut :

1.      Kesetaraan sebagai Warga Negara

Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakkan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

2.      Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum

Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam praktiknya, dan kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran-saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.

3.      Pluralisme dan Kompromi

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukkan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara.

4.      Menjamin Hak-hak Dasar

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis : hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.

5.      Pembaruan Kehidupan Sosial

Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokrasi mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial.

B.     Nilai-nilai Deomokrasi

Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (way of life) dalam kehidupan bernegara.

Untuk menumbuhakan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola prilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut :

1.    Kesadaran akan Pluralisme. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka kesadaran akan Pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya.

2.  Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. Demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk bertindak baik.

3.  Demokrasi membutuhkan kerja sama antar warga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama antar anggota masyarakat, untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak.

4.   Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.

5.      Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara.

C.     Prinsip dan Parameter Demokrasi

      Menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu :

1.    Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini Presiden, Kabinet dan Pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu. Pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legistatif yaitu DPR dan DPRD.

2.    Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur.

3.   Adanya hak memilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

4.      Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman.

5.      Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai.

6.    Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah , dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.

D.    Jenis-jenis Demokrasi

Demokrasi ada beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya di berbagai kondisi dan tempat.

1.      Demokrasi Berdasarkan Cara Menyampaikan Pendapat.

a.       Demokrasi langsung

Dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

b.      Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.

c.       Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Referendum diklasifikasikan menjadi tiga :

1). Referendum wajib

Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma  penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis.

                        2).Referendum tidak wajib

                           Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan   undang-undang diumumkan.

3).Referendum konsultatif

  Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

2.      Demokrasi berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritas

a.       Demokrasi formal

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.

b.      Demokrasi material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas.

c.       Demokrasi campuran

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut diatas.

3.      Berdasarkan Prinsip Ideologi

a.       Demokrasi liberal

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak.

b.      Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar

Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas.

4.      Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara

a.       Demokrasi sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain :

1.   DPR lebih kuat dari pada Pemerintah

2.   Kepala Pemerintahan/kepala eksekutif disebut Perdana Menteri dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR.

3.   Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.

4.   Kedudukan kepala negara terpisah dari Kepala Pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai simbol negara.

5.   Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.

b.      Demokrasi sistem presindensial.

Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presindensial , yaitu : Negara dikepalai Presiden, Kekuasaan eksekutif Presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan, Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri, Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada Presiden.

E.     Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Ada empat macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin,dan Demokrasi Pancasila, Demokrasi langsung pada Era Reformasi.

1.      Demokrasi Parlementer (Liberal)

Demokrasi parlementer di pemerintahan Indonesia kita telah dipraktikan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama  (1945-1949).

2.      Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.

3.      Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin.

  

4.      Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelakasanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu :

a.       Pemilihan Umum lebih Demokratis

b.      Partai Politik lebih mandiri

c.       Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM)

d.      Lembaga demokrasi Lebih berfungsi.

e.       Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Dengan adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

F.     Mengembangkan Sikap Demokrasi

Bangsa Indonesia saat ini pada era Reformasi, sedang belajar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila dimulai dari dalam keluarga dan dalam dunia pendidikan formal. Berikut ini adalah panduan yang dapat membantu orang tua menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri anak :

1.     Memberikan perhatian dengan serius pada anak yang sedang berusaha menyampaikan perasaan, pendapat, atau cerita dengan cara memandangnya, dan jangan sampai memutuskan pendapat sebelum anak selesai menyampaikan pendapatnya.

2.   Mengusahakan menjadi pembicara yang baik. Usahakan untuk mendengarkan pembicaraan anak-anak dengan kontak mata serta memberikan ekspresi yang sesuai.

3.   Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi. Sebelum memberikan hukuman, berikan kesempatan pada anak untuk menjelaskan duduk persoalannya, kemudian berikan hukuman sesuai dengan kesalahannya disertai penjelasan mengapa hukuman harus diberikan, dan menghindari hukuman fisik.

4.   Menghormati anak. Anak-anak harus dihormati dan menghindari kesan memerintah dalam meminta si anak untuk melakukan sesuatu.

5.     Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Mengembangkan demokrasi dengan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan seperti misalnya dalam menentukan menu makanan, tujuan rekreasi, program TV atau VCD,yang sesuai dengan usia mereka, untuk menghindari kesan mendikte.

Untuk pembelajaran demokrasi di sekolah dan perkuliahan, maka ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru atau dosen, yaitu :

1.  Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai subjek atau teman dalam proses belajar atau perkuliahan. Memberikan siswa dan mahasiswa kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri dalam menjawab suatu pertanyaan.

2.   Sebagai pendidik baik guru maupun dosen, sebaiknya belajar untuk berlapang dada dalam menerima kritik murid. Usahakan kritik dianggap sesuatu yang wajar terjadi, dan sebagai koreksi untuk memperbaiki kinerja guru dan dosen.

3.  Guru dan dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, dan bijaksana dalam memberikan hukuman kepada murid dan mahasiswa yang bersalah.

4.     Guru dan dosen sebaiknya menghindari mencaci-maki atau memarahi murid dan mahasiswa di hadapan teman-temannya, karena harga diri mereka akan terkoyak.

NAMA    : DONI DANDI S.
NPM       : 29410766
KELAS   : 2IC04

Pendidikan Kewarganegaraan

       1.    A.    Rasa Hormat dan Tanggung Jawab

     Dalam aspek kehidupan demokrasi dinegara kita ini merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan sebuah negara demokrasi memberikan kebebasan semua penduduknya untuk selalu mengeluarkan aspirasi dalam diri masing-masing sesuai dengan tatanan norma dan hukum yang berlaku. Meski Negara Indonesia adalah negara yang memberikan kebebasan secara demokrasi kepada semua penduduknya, hal ini perlu diimbangi dengan rasa hormat dan tanggung jawab dalam diri masing-masing. Sebuah rasa hormat dan tanggung jawab merupakan perihal yang menjungjung tinggi seseorang dalam menjalani kehidupan dinegara yang demokrasi. Rasa hormat dan diiringi dengan tanggung jawab yang penuh perlu di terapkan dalam masyarakat kita sehari-hari, agar senantiasa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat terjalin harmonis dan saling berkesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat.

     Rasa hormat dan tanggung jawab memang bila kita perhatikan dari kata-kata tersebut memiliki arti dan bayangan yang begitu sulit untuk dilakukan. Tetapi hal itu teramatlah mudah jika rasa hormat dan tanggung jawab di ajarkan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat tinggi. Jika semua masyarakat Indonesia menerapkan rasa hormat dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, kemungkinan demokrasi yang ada dinegara kita ini akan berjalan sesuai dengan arti demokrasi tersebut.

   Contoh Kasus : Contoh kasus yang dapat diambil dari rasa hormat dan tanggung jawab adalah ketika pemerintah tengah akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), kita sebagai warga negara yang berbudi pekerti harus selalu taat dan hormat kepada keputusan yang diambil tersebut. Meski terkadang memberatkan, tetapi hal tersebut telah dikaji oleh pemerintah dan tentunya pemerintah pastinya memiliki rasa tanggung jawab dari setiap apapun yang dilakukan dalam mengambil sebuah kebijakan. Jadi antara masyarakat dan Pemerintah adalah salah satu contoh yang dapat diambil dari “Rasa hormat dan tanggung jawab”. Masyarakat memiliki rasa hormat yang tinggi kepada pemerintah sebagai aparatur negara, dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang penuh dalam menjalani setiap kebijakkan yang dibuat , karena pemerintah merupakan wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat.

      B.   Bersikap Kritis

          Bersikap kritis merupakan sebuah sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam menanggapi sebuah keputusan tidak langsung mau menerima hasil dari keputusan tersebut. Dalam negara demokrasi bersikap kritis memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam menjalani kehidupan berdemokrasi. Hal ini dapat terjadi karena setiap keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah tidak sepenuhnya akan langsung dapat diterima dengan penuh oleh masyarakat.Bersikap kritis sangat diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi, agar senantiasa seluruh aspek masyarakat dapat merasakan yang namanya hidup dalam sebuah kedemokrasian ,bukan hidup dengan kekangan. Sikap kritis biasanya akan keluar jika ada sebuah kebijakan yang entah itu dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah yang isi kebijakan tersebut bertolak belakang dengan keadaan kondisi masyarakat. Bersikap kritis juga ada batasan-batasan tertentu yang bisa dikatakan bersikap kritis dalam demokrasi, jangan sampai sikap kritis yang ada malah  akan menimbulkan sebuah konflik yang berakhir dengan tindakan anarkis. 

     Contoh Kasus : Melakukan aksi unjuk rasa secara damai dan tertib, hal ini dapat dilakukan sebagai    bentuk rasa penolakan sebuah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakya.

        C.    Membuka Diskusi dan Dialog

        Dalam kesinambungan di negara Demokrasi membuka diskusi dan dialog sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan sebuah masalah ataupun dalam menentukan sebuah keputusan. Sehingga sebuah keputusan atau hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan semua masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam suatu negara demokrasi berperan penting dalam menyelesaikan setiap problem yang ada dan sangat berperan aktif dalam menentukan sebuah kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan penting, elemen masyarakat juga sangat berperan, sehingga membuka diskusi dan dialoglah yang bisa dilakukan antara Pemerintah dan Masyarakat. Apabila kedua hal ini dapat diselaraskan dengan keadaan demokrasi dinegara kita ini kemungkinan besar setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan selalu diterima dan kebijakan yang dibuat tersebut dapat berjalan dengan roda kehidupan yang demokratis.

             Jadi dalam negara demokrasi Membuka diskusi dan dialog merupakan sebuah tindakan yang sangat vital dan sangat relevan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam keselarasan antara pemerintah dan masyarakat. Membuka diskusi dan dialog tidaklah terlalu sulit dalam menjalaninya, terlebih lagi keduanya akan menjadi sebuah boomerang kehidupan yang berada ditengah-tengah negara demokratis, yang nantinya akan berbalik dengan hal yang sangat memuaskan dari tindakan membuka diskusi dan dialog.   

             Banyak kasus-kasus yang terjadi dinegara kita ini dalam melakukan diskusi dan dialog, bukan keputusan atau hasil yang diperoleh tetapi emosional dan saling debat untuk kepentingan sendirilah yang terjadi. Apabila ini terus menerus tetap dipertahankan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari tidak akan mungkin negara kita akan menjadi negara yang maju. Sehingga hal yang benar dalam penerapan membuka diskusi dan dialog adalah dengan jalan membuang jauh-jauh rasa buruk dan prasangka-prasangka yang tidak diperlukan, dan tetap hargai setiap pendapat yang diberikan agar kehidupan demokrasi dapat dirasakan dalam hal membuka diskusi dan dialog antar pemerintah,masyarakat,ataupun tokoh-tokoh agama.

Contoh Kasus : Membuka diskusi dan dialog , apabila terjadi sebuah konflik yang berkelanjutan antar kedua belah pihak. Misalkan konflik antar kelompok atau konflik yang berbaur agama. Sehingga membuka diskusi dan dialog adalah jalan yang terbaik dalam menuntaskan konflik-konflik tersebut.

           D.    Bersifat Terbuka

    Bersifat terbuka dalam hal ini dapat diartikan mampu membaca segala situasi yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam proses demokratis yang sedang berjalan pemerintah dan masyarakat sepatutnya mampu memaksimalkan segala potenti dan wewenang yang dimilikinya dengan jalan memaksimalkan perannya dalam segala lini kehidupan.Dalam hal ini juga bersifat terbuka sangat diharuskan oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan ini berarti pemerintah mau memberi tahu dengan apa yang terjadi dalam tatanan pemerintahan yang berjalan. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui segala bentuk dan aturan-aturan yang berlaku dalam kepemerintahan yang sedang berjalan. Bersifat terbuka dalam kehidupan berdemokrasi sangatlah berperan penting, agar segala sesuatunya dapat bersifat terbuka kepada masyarakat, dan hal ini juga dapat mencegah terjadinya bentuk-bentuk kebohongan yang bisa saja dapat terjadi dilingkungan pemerintah. 

      Selain pemerintah, masyarakat juga harus memiliki rasa bersifat terbuka dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal ini diperuntukkan bagi pemerintah agar bisa mengevaluasi tatanan masyarakat yang terjadi. Jadi antara Pemerintah dan Masyarakat sama-sama saling bertimbal balik dalam kehidupan dinegara demokrasi, dan salah satunya yaitu dengan bersifat terbuka antara Pemerintah dengan masyarakat selaku sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban.  Bersifat terbuka juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan, yaitu mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam sistem pemerintahan dan pembangunan yang ada. Dan juga mondorong masyarakat untuk mengawasi segala bentuk-bentuk kebijakkan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga terhindar akan adanya KKN dalam pemerintahan.

    Contoh kasus : Dalam Bersifat terbuka contoh kasus yang dapat diambil adalah apabila dalam sistem pemerintahan setiap kebijkan yang dibuat pemerintah haruslah bersifat terbuka, agar dalam hal ini seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi dan apa kebijakkan-kebijakkan yang telah dibuat oleh pemerintah.

  

            E.     Rasional

     Rasional dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran yang logis dan bersifat relevan. Hal yang bersifat rasional ini dapat dikaitkan dalam kehidupan dinegara Demokrasi, terlebih lagi dipemerintahan dan elemen masyarakat. Setiap kebijakkan yang dibuat oleh pemerintah haruslah bersifat rasional, agar setiap isi dari kebijakkan itu nantinya dapat menjadi sebuah pengaruh yang sangat besar bagi seluruh masyarakat dan juga dalam roda pemerintahan yang berjalan.  Selain dalam pemerintahan, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam hal pemikiran yang bersifat rasional karena masyarakatlah yang dapat merasakan apa yang terjadi dengan setiap kebijakkan-kebijakkan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehinga setiap kebijakkan yang telah dibuat dapat diperkirakan dan dipikirkan kembali dengan rasional oleh masyarakat luas tentunya.   

     Keselarasan dengan pemekiran yang rasional memang sangat diperlukan dan dijalankan keduanya dengan irama yang benar dan saling bertimbal balik. Untuk menghasilkan sebuah pemeikiran ataupun sebuah keputusan yang rasional dibutuhkan hal dasar yang harus ditanamkan dalam setiap diri individu masing-masing. Dengan pendidikan dan pembelajaran yang matanglah yang dapat menhasilkan setiap pemikiran dan keputusan secara rasional. Terlebih lagi dalam sistem pemerintahan dan masyarakat juga perlu menghasilkan sebuah keputusan dan pemekiran yang rasional, agar semuanya berjalan dengan benar dan demokratis.

     

    Contoh Kasus : Disini dapat diambil contoh, yaitu apabila pemerintah ingin memberikan sebuah keputusan ataupun sebuah kebijkkan, sangat diperlukan sebuah pemikiran yang bersifat Rasional. Agar kebijakkan-kebijakkan tersebut tidak merugikan negara dan warga negaranya.

  

            F.     Jujur

   Jujur adalah sebuah prilaku yang begitu mulia disisi agama dan begitu bagus disisi kehidupan bermasyarakat. Sifat jujur sangatlah sulit diterapkan, terlebih lagi dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik. Padahal jujur sangatlah penting untuk diterapkan dalam sisitem dinegara demokrasi, dan diterapkan juga dalam aspek pemerintahan yang tengah berjalan. Selain dari pemerintah, masyarakat juga perlu menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, agar dalam berkehidupan dan berbangsa ini menjadi lebih tentram dan damai dalam berjalan diroda negar demokratis. Dengan kata lain jujur harus sama-sama diterapkan dan dijalankan antara pemerintah dengan masyarakat, dan sebaliknya antara masyarakat dengan pemerintah selaku pemegang penuh kekuasaan.

    Apabila dalam sebuah negara demokrasi seperti negara kita ini semua elemen pemerintah dan masyarakatnya menjungjung tinggi sifat jujur dalam bertindak. Maka tidaka akan asing lagi jika negara kita ini menjadi negara yang benar-benar menerapkan sistem demokrasi dan bisa dikatakan negara kita ini adalah negara yang sukses sepenuhnya untuk pemerintah dan masyarakat dalam menjalani roda kehidupan dinegara demokrasi ini.

      Contoh Kasus : Contoh yang dapat diambil dari jujur adalah ketika sebuah pemerintah tengah menjalankan sistem kepemerintahannya, haruslah diiringi dengan sifat jujur. Hal ini dapat memungkinkan lembaga-lembaga yang dibawah naungan pemerintah seperti Pengadilan,BPK,DPR/MPR,Kepolisian dan lain-lain dapat terhindar dan jauh dari KKN.

     2.  *Pengertian visi dan misi :

   Visi dapat diartikan sebagai impian atau cita-cita atau harapan yang diterapkan seseorang untuk melakukan prioritasnya sebagai seorang pimpinan atau pemimpin. Jadi Visi sangat diperlukan untuk melangkah dan mewujudkan sesuatu itu menjadi hal yang bersifat logis dan relevan.

       Misi merupakan apa yang akan dilakukan seseorang untuk mewujudkan atau melaksanakan isi dari visi yang telah disebutkan diatas. Setelah Visi dan Misi terbentuk barulah dapat melakukan apa yang ada di Visi dan Misi tersebut untuk diterapkan kedalam perbuatan atau tindakan yang nyata.

*     Visi dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi :

     Visi yang dapat dibentuk dari dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi adalah dengan melakukan lebih banyak lagi tentang makna kewarganegaraan dan terlebih lagi harus diimbangi penerapannya dalam kehidupan secara nyata, agar ketika menghadapi era globalisasi ini sifat dan prilaku kita tidak melanggar etika dan norma-norma yang telah berlaku dalam setiap peraturan Perundang-undangan yang telah ada. Sehingga era globalisasi bukanlah menjadi momok yang menakutkan untuk kita lalui. Karena kita telah dibekali dengan pembelajaran dan penerapan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dinegara kita sendiri ataupun dinegara lain kita tetap memegang penuh pembelajaran dan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan itu.

NAMA    : DONI DANDI SAPUTRA
NPM       : 29410766
KELAS   : 2IC04